Yogyakarta, 13 Januari 2011

Setelah teramati beberapa waktu ini, sepertinya memang ada hubungan erat antara keistimewaan Yogyakarta dengan kasus korupsi yang diujungtombaki oleh Gayus Tambunan itu. Masyarakat Jogja asli dan pendatang dan sekitarnya, menurut pengamatan penulis, mendukung penuh penetapan sultan sebagai pemimpin Ngayogyokarto Hadiningrat, tanpa PILKADAL (pemilihan kadal), sebagai suatu ujud dari keistimewaan Yogyakarta di wilayah Negara Republik Indonesia. Selama ini yang terjadi adalah Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa, tetapi pada prakteknya tidak ada yang diistimewakan, semuanya sama saja dengan daerah lain di Negara Indonesia; ada gubernurnya, ada pemilu kadalnya, dan lain sebagainya; tidak ada yang istimewa sama sekali.

Sultan yang dicintai rakyatnya

Hal ini lah yang sedikit banyak membuat gerah sebagian mayarakat yang melek politik, yaitu perihal penyamarataan, penyeragaman, dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Banyaknya peraturan dan perundangan yang semakin jelas dan kasar menikam dasar negara sebagai warisan para pendahulu negeri ini. Rasanya sebagian golongan dan kelompok kepentingan di negeri ini malah menginginkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dihapuskan saja dari lambang negara Indonesia, bahkan kalau perlu lambang negara juga diganti saja sesuai keinginan mereka yang lebih suka mengimpor ideologi dari Arab atau Amerika. Sebagian kelompok masih memimpikan dan memperjuangkan kembalinya pancasila ke Piagam Jakarta, demi memuaskan hasrat ideologi impor mereka. Kelompok yang lain sibuk memperjuangkan penyeragaman dalam hal ibadah. Mereka mendesak pemerintah untuk membubarkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan cara beribadah mereka. Jakarta pun sudah tidak punya jati diri lagi. Mereka diombang-ambing oleh kepentingan berbagai kelompok. Tidak ada lagi yang namanya kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau golongan. Yang terjadi adalah yang sebaliknya, kepentingan golongan yang kuat di atas kepentingan golongan minoritas.

Coba kita lihat lebih jauh, hak-hak adat masyarakat atas tanah di berbagi wilayah di negeri ini juga dilibas habis dengan undang-undang penyamarataan pertanahan dan dikelola oleh BPN. Hilanglah sudah tanah ulayat, yang ada sekarang adalah pemberian HPH besar-besaran untuk membabat habis hutan di mana-mana, semua dilakukan Jakarta dan hasilnya menimbun di Jakarta juga. Terjajah oleh bangsa sendiri, itu mungkin kalimat yang tepat menggambarkan perasaan sebagian masyarakat atas apa yang terjadi di tanah mereka. Coba kita tanyakan kepada mereka masyarakat papua, apa yang mereka rasakan selama bergabung dengan republik ini. Senasib sebagai suatu bangsa? Ya benar senasib bagi mereka para pejabat dan para koruptor yang bisa menikmati segala kekayaan negeri ini. Coba tanyakan kepada masyarakat papua, apa mereka merasa senasib dengan “saudara-saudara” mereka di republik? Tanyakan juga kepada kelompok-kelompok minoritas, apa mereka juga merasa senasib sepenanggungan hidup di republik ini? Contohnya saja, kepentingan kelompok yang memaksakan undang-undang anti pornografi telah menyingkirkan mereka ke luar area “hukum” republik. Bayangkan saja, dengan undang-undang anti pornografi, yang didalamnya terdapat aturan tentang pornoaksi, mempertontonkan aurat, itu tentu sangat menyakiti hati mereka. Lihat saja mereka bahkan banyak yang belum berpakaian secara layak! Berapa juta orang di Papua harus diadili dan dijebloskan ke dalam penjara karena undang-undang konyol ini? Ya sekali lagi, undang-undang penyeragaman oleh Jakarta ini? Mungkin kalau ditanyai mereka sebagian juga akan lebih senang dipenjara beramai-ramai, karena dengan begitu mereka akan tinggal bersama-sama di penjara dan tidak perlu mati kelaparan dan kekeringan di kampung halaman mereka di kaki bukit Jaya Wijaya yang termasuk salah satu wilayah cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia, yang hasilnya “dijarah” oleh republik dan asing  dengan undang-undang yang dibuat Jakarta juga.

Sultan HB IX di luar jawa

Hal-hal seperti itulah yang rasanya tambah memperkuat keinginan masyarakat Jogja untuk mendukung penetapan Sultan sebagai pemimpin DIY. Sebagian masyarakat sudah sadar dan muak dengan berbagai penyeragaman yang dilakukan Jakarta dalam berbagai sendi kehidupan bernegara. Dengan berbagai keruwetan hukum dan politik yang terjadi di Jakarta, seperti korupsi yang merajalela, ketidakpastian hukum yang semakin parah, membuat masyarakat Jogja merasa semakin “jauh” dari Jakarta. Jakarta menjadi seperti negara sendiri yang tidak langsung terkait dengan masyarakat Jogja, Jakarta mempunyai keruwetan dan pestanya sendiri. Contoh saja beberapa waktu yang lalu wakil presiden republik ini berkunjung ke daerah lokasi pengugsian “bencana” merapi pada erupsi pertama, sekitar November 2010. Apa yang terjadi? Masyarakat pengungsi yang tahu kalau wakil presiden akan datang menjenguk, acuh saja. Banyak dari antara pengungsi itu yang memilih pulang ke rumah masing-masing karena merapi sudah agak mereda. Ketika tuan wakil presiden datang, sepi lah barak pengungsian itu karena sebagian besar pengungsi memilih pulang meskipun status merapi masih awas! Demikianlah contoh yang terjadi yang sebenarnya menunjukkan hal yang cukup mendasar, yatiu rasa kebernegaraan masyarakat Jogja (dan sebagian masyarakat indonesia yang lain) yang sudah semakin rendah atau bahkan hilang sama sekali. Kepada wakil presiden atau presiden yang datang mereka seolah berkata, “Mau dateng kek, mau enggak dateng kek, mana ada urus? Dateng ya datenglah, enggak juga ga apa-apa!”

Kita jadi teringat cerita kakek dan orang tua kita dulu, ketika mereka masih hidup di jaman Pak Karno; begitu masyarakat Jogja tahu bahwa pada tanggal sekian Pak Karno akan datang ke Jogja, maka sejak malam hari sampai pagi harinya, banyak masyarakat dari Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan lain-lainnya yang berjalan kaki dari malam hari itu menuju alun-alun kraton demi bisa bertemu dan mendengarkan Pak Karno berbicara keesokan harinya. Sungguh ironi jika dibandingkan dengan keadaan sekarang bukan?

Akhir-akhir ini rasanya lebih baik juga jika kita tidak menonton televisi. Sepertinya tidak ada berita baik apapun yang datang dari Jakarta. Kasus Gayus, PSSI, kekerasan kelompok pembela tuhan, dan segala keruwetan lainnya membuat masyarakat yang sebagian besar hidupya masih susah menjadi bertambah stress. Kepemimpinan presiden yang impoten membuat masyarakat seolah-olah kehilangan pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Presiden nampaknya kalah dengan mafia-mafia di sekitarnya sehingga seorang presiden pun tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang berani karena kalah oleh begundal-begundal yang mengelilinginya. Berbagai kasus ketidak adilan hukum dibiarkan begitu saja atas nama “eksekutif tidak boleh mencampuri yudikatif”. Pedang hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lihat saja dalam kasus Gayus, siapa saja yang dijebloskan ke tahanan? Hanya para kroco yang tidak membuat kebijakan yang dikorbankan. Ingat jugakah kasus nenek yang dipenjara karena mencuri tiga butir kakau? Sementara, siapa berani mengusut kemungkinan pengemplangan pajak grup Bakrie hingga trilyunan rupiah? Di saat yang genting seperti ini sebenarnya masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang kuat, seperti kepemimpinan Pak Dirman dan Pak Karno di jaman dulu. Tetapi presiden yang terpilih oleh lebih dari 60% rakyat itu pun ternyata penakut. Sebenarnya kalau dia berani, banyak masyarakat yang akan berdiri di belakangnya.

Tetapi bagamana presiden mau memimpin negeri ini keluar dari cengkeraman para mafia, jika dia sendiri sedikit banyak termasuk dalam carut marut lingkaran setan mafia ini; mafia hukum, mafia pajak, mafia politik, mafia ekonomi, dan lain sebagainya.

Penulis malah sempat berpikir bagaimana jika kita mendukung saja atau memberi mandat salah satu lembaga di negeri ini yaitu TNI untuk melakukan kudeta terbatas, intinya mengambil alih kekuasaan secara terbatas waktu misalnya 5 tahun hingga dibereskannya masalah-masalah krusial di negeri ini kemudian melaksanakan pemilu di akhir tahun ke lima dengan terlebih dahulu membubarkan partai-partai politik yang korup. Ini memang ide konyol yang terlalu banyak sisi negatifnya. Akan tetapi apa lagi yang bisa diharapkan dari pemerintah yang sekarang? Masyarakat kecil nampaknya hanya dibodohi dan disuruh menerima nasib buruk sebagai orang kecil tanpa bisa ikut menentukan nasib dan perjalanan bangsa ini. Mencari orang baik dan negarawan di negeri ini ibarat mencari jarum yang jatuh di tumpukan jerami satu ton, susahnya luar biasa. Mereka yang punya akses untuk menjadi agen perubahan ternyata malah larut ke dalam lingkaran setan yang diperbudak oleh uang. Lihat saja mereka yang berramai-ramai mengambil keuntungan dari terdakwa Gayus. Mulai dari rutan brimob, petugas imigrasi, satgas anti korupsi, dan entah siapa lagi yang bermai ramai minta jatah jarahan dari Gayus. Dan, entah berapa ribu Gayus lagi di negeri ini yang sekarang belum terekspos ke permukaan, yang sementara kita sibuk mendengar berita ketidakbecusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus semacam ini, maka saat ini juga ribuan gayus yang lain sedang sibuk menjarah harta negara yang nota bene adalah harta rakyat termasuk kita ini.

Segala keruwetan dari Jakarta serta sudah bosannya masyarakat dibodohi, ditipu, dan disamaratakan, hal itu pulalah sedikit banyak yang membuat dukungan warga Jogja terhadap keistimewaan DIY semakin mengental. Sebenarnya sebagian dari mereka juga tidak diuntungkan apa-apa dengan penetapan sultan sebagai pemimpin DIY. Dukungan mereka sebagai ujud ketidaksukaan saja terhadap pemerintah pusat yang korup dalam segla bidang. Yang tidak setuju keistimewaan DIY paling hanya partai politik yang tidak akan lagi bisa berkiprah di DIY, yang secara langsung mereka aka kehilangan kesempatan untuk menyalurkan nafsu kekuasaan mereka untuk menduduki tampuk pemerintahan di DIY sehingga mereka bisa mendapat kesempatan untuk korup juga.

RI berutang kepada keraton Jogja

Sebagian masyarakat juga sadar politik, jika Jogja disamaratakan dengan kerajaan-kerajaan lain di nusantara, maka keraton juga akan punah seperti yang terjadi di solo, cirebon, ternate, dan lain sebagainya. Ibaratnya penyamarataan ini akan melibas habis kearifan lokal dan peninggalan masa lalu di mana banyak hal yang baik dan berharga. Kebhinekaan akan dimatikan oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Ibaratnya Taliban yang menguasai Afganisthan yang kemudian merusak semua peninggalan Budha di negeri itu atas nama penyamarataan, sehingga sekarang ketika mereka pun tidak berkuasa lagi, maka Afganisthan adalah negeri yang tidak mempunyai peninggalan sejarah sama sekali. Peninggalan sejarah mereka hanya catatan-catatan yang malah banyak tersimpan di luar negeri, yang akan cepat bahkan telah dilupakan oleh penduduk negeri itu sendiri. Masih ingatkah kita dengan kepemimpinan Supriyadi misalnya? Banyak dari kita yang akan cepat lupa. Masih ingatkah kita bagaimana Soeharto menjual freeport hingga ratusan tahun (sampai kita nanti mati pun freeport masih menjadi milik asing), atau memberikan cuma-cuma blok Natuna untuk dieksplorasi pihak asing? Kebanyakan kita juga akan lupa atau tidak tahu, karena setiap hari direpotkan dan masih susah untuk memikirkan ketersediaan makan dan kebutuhan dasar lainnya. Akan tetapi bagaimana jika kita mendengar Borobudur? Kita tentu tidak akan lupa tentang sejarahnya, tempatnya, serta kebangaannya. Begitulah Jogja tanpa keistimewaan sebagai kerajaan juga akan segera tenggelam dilibas undang-undang penyamarataan oleh pemerintah Jakarta. Nasibnya akan menjadi seperti kasultanan Cirebon, Kasunanan Solo dan lain sebagainya.

Jakarta mempunyai ribuan gayusnya sendiri, masyarakat Jogja menantang referendum! Jogja bisa hidup tanpa Jakarta layaknya Timor timur tanpa Indonesia, tetapi sebaliknya Jakarta sudah terbukti pernah tidak bisa hidup tanpa Jogja di masa Soekarno dulu. Kita bisa mencari berita dan artikel di mana keraton memberikan seluruh uangnya sebanyak 6 juta gulden kepada Jakarta untuk membayar semua pegawai negeri RI, bahkan Soekarno sampai menangis di dalam pertemuan dengan Sultan. Berapa ribu persen harus dikembalikan Jakarta jika itu dianggap utang? Sementara sejak saat itu pun berapa pajak dari Jogja yang disetor ke Jakarta? Berapa devisa RI yang dihasilkan dari pariwisata Jogja? Cari tahu juga bagaimana uang pertama RI (ORI) bisa dibuat? Emas mana yang digunakan untuk menjaminnya?

Jadi semakin banyak gayus di Jakarta, semakin mantablah ketetapan hati masyarakat Jogja untuk keistimewaannya atau bahkan memisahkan diri (lagi) dari RI, sebab dulu memang berdiri sendiri sendiri. Jakarta seperti saudara yang tidak tahu diuntung!