Posts tagged ‘Keistimewaan Jogja’

PERINGATAN “REPUBLIK YOGYA” 4 Januari 1946 – 28 Desember 1949

Karena Jogja memang Istimewa

Dipetik dari buku “Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Republik Yogya”,tulisan Prof. Suhartono Wiryopranoto.


Berita Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 diterima oleh Kantor Domei Yogyakarta. Sultan HB IX dan Pakualam VIII mengirim ucapa selamat atas berdiriya RI dan terpilihnya IR. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan waki presiden.

Lewat kotbah Jumat di masjid besar keraton – alun-alun utara Yogyakarta, diwartakan berita proklamasi. Sore harinya Ki Hajar Dewantara dan murid-murid Taman Siswa pawai keliling kota dengan bersepeda untuk menyebarkan berita proklamasi kepada masyarakat.

Masyarakat masih ragu karena bendera Hinomaru masih berkibar. Keraguan masyarakat hilang setelah berita Proklamasi dan UUD 45 yang disahkan PPKI dimuat surat kabar “Sinar Matahari” 19 Agustus 1945. Tanggal 19 Agustus 1945 dilakukan rapat kerlompok pemuda di Kepatihan, dipimpin Sultan HB IX, intinya untuk menjaga keamanan masyarakat. Hal itu dimuat dalam “Sinar Matahari” 20 Agustus 1945. Read more…

Advertisements

Keistimewaan DIY berhubungan erat dengan korupsi Gayus!

Yogyakarta, 13 Januari 2011

Setelah teramati beberapa waktu ini, sepertinya memang ada hubungan erat antara keistimewaan Yogyakarta dengan kasus korupsi yang diujungtombaki oleh Gayus Tambunan itu. Masyarakat Jogja asli dan pendatang dan sekitarnya, menurut pengamatan penulis, mendukung penuh penetapan sultan sebagai pemimpin Ngayogyokarto Hadiningrat, tanpa PILKADAL (pemilihan kadal), sebagai suatu ujud dari keistimewaan Yogyakarta di wilayah Negara Republik Indonesia. Selama ini yang terjadi adalah Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa, tetapi pada prakteknya tidak ada yang diistimewakan, semuanya sama saja dengan daerah lain di Negara Indonesia; ada gubernurnya, ada pemilu kadalnya, dan lain sebagainya; tidak ada yang istimewa sama sekali.

Sultan yang dicintai rakyatnya

Hal ini lah yang sedikit banyak membuat gerah sebagian mayarakat yang melek politik, yaitu perihal penyamarataan, penyeragaman, dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Banyaknya peraturan dan perundangan yang semakin jelas dan kasar menikam dasar negara sebagai warisan para pendahulu negeri ini. Rasanya sebagian golongan dan kelompok kepentingan di negeri ini malah menginginkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dihapuskan saja dari lambang negara Indonesia, bahkan kalau perlu lambang negara juga diganti saja sesuai keinginan mereka yang lebih suka mengimpor ideologi dari Arab atau Amerika. Sebagian kelompok masih memimpikan dan memperjuangkan kembalinya pancasila ke Piagam Jakarta, demi memuaskan hasrat ideologi impor mereka. Kelompok yang lain sibuk memperjuangkan penyeragaman dalam hal ibadah. Mereka mendesak pemerintah untuk membubarkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan cara beribadah mereka. Jakarta pun sudah tidak punya jati diri lagi. Mereka diombang-ambing oleh kepentingan berbagai kelompok. Tidak ada lagi yang namanya kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau golongan. Yang terjadi adalah yang sebaliknya, kepentingan golongan yang kuat di atas kepentingan golongan minoritas. Read more…